MAKALAHPKn "Makna dan Arti Penting Kebangkitan Nasional" Disusun oleh : 1. Anisya Laelatul Karimah 2. Nilta Fadilah 3. sejenis hulu sungai bagi kepemimpinan politik di Indonesia. Orang mencatat bahwa Sukarno dari kalangan nasionalis yang mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI), Semaun dari kalangan sosialis yang mendirikan Partai
MODUL WAWASAN KEBANGSAAN KEPEMIMPINAN PANCASILA by 1. Materi Pokok 1 Konsep Wawasan Kebangsaan Meliputi Keempat Konsensus Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Serta Nilai Nilai Dasar Bela Indikator Memahami konsep wawasan kebangsaan yang meliputi keempat Konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai dasar bela Sub Materi Pokok a. Pengantar Wawasan 1. Wawasan kebangsaan dapat dimaknai sebagai cara pandang kita baik ke dalam maupun ke luar, secara pribadi maupun secara kolektif, yang dilandasi oleh keikhlasan, keinsyafan, dan rasa syukur atas personalitas, identitas, dan segenap keberadaan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia untuk terus mengembangkan berbagai kelebihan yang dimiliki, serta memperbaiki kekurangan - kekurangan yang ada demi keselamatan, keutuhan, keberlangsungan, dan kemajuan bersama sebagai bangsa 1. Deklarasi 2. Wawasan 3. Wawasan 2. Bela Negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, kerelaan berkorban guna menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan ATHG baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan Negara, keutuhan wilayah, yuridiksi nasional dan nilai – nilai luhur Pancasila dan Undang- Undang Dasar 3. Nilai nilai dalam Wawasan a. Nilai dalam b. Nilai dalam UUD c. Nilai dalam d. Nilai dalam Bhineka Tunggal a. Pancasila, UUD NRI tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, keempatnya merupakan unsur penting dalam wawasan kebangsaan yang selalu menyertai kehidupan berbangsa dan bernegara 4 konsensus b. Wawasan Nusantara bukanlah sekadar konsep kewilayahan, ia adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai jati diri, lingkungan geografi, dan sumber dayanya, serta segala potensi fisik dan non fisik yang terkandung dan lahir dari interaksi elemen- elemen tersebut, sebagai elemen kekuatan dan lingkungan strategis nasional dalam satu kesatuan yang utuh berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yang terwujud dalam 8 delapan gatra atau yang disebut sebagai Asta c. Globalisasi memberi kebebasan dalam mengakses informasi yang dapat menimbulkan eksesif di berbagai bidang, menantang eksistensi sifat-sifat dan kebudayaan bangsa Ketahanan Latihan untuk lebih memahami konsep wawasan kebangsaan 1. Mengapa Pancasila diyakini sebagai ideologi yang paling tepat bagi bangsa Indonesia? 2. Mengapa Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan NKRI? 3. Jelaskan dengan kalimat sendiri, apa pendapat Saudara mengenai Wawasan Nusantara? Umpan Balik dan Tindak Sudahkah saudara menjawab soal-soal pertanyaan di atas? Jika sudah maka saudara dapat melanjutkan untuk mempelajari materi berikutnya. Jika belum, maka saudara dapat mempelajari kembali materi di atas. 2. Materi Pokok 2 Rangkaian Pemikiran Deklarasi Juanda, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional Sebagai Dasar Praktik Analisis Berbasis Indikator Menganalisis rangkaian pemikiran Deklarasi Djuanda, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional sebagai dasar praktik analisis berbasis Sub Materi 1. Deklarasi 1. Semangat juang Balaputradewa dan Gadjah Mada dilanjutkan oleh Djuanda pada tahun 1957 dengan pandangannya bahwa lautan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah yang menyambungkan antar pulau di 2. Territiale Zee en Maritiem Kringen Ordonantie Ordonansi Tentang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim tahun 1939. Peraturan tersebut hanya mengakui batas wilayah laut negara hanya sejauh 3 mil dari garis 3. Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 yang isinya menyatakan kepada dunia bahwa segala perairan yang menghubungkan kepulauan di Indonesia masuk dalam teritori Republik 4. Deklarasi tersebut diakui dan disahkan pada Konvensi Hukum Laut PBB United Nation Convention on Law of Sea/ UNCLOS di tahun 2. Keteladanan Bela Negara 1. Sikap rela berkorban dengan menolak bayaran yang lebih tinggi demi pengabdian menjadi teladan yang layak 2. Tetap pada pendiriannya untuk tidak bergabung dengan 3. Menjadi Menteri 17 kali hingga beliau dijuluki sebagai “Menteri Maraton" 4. Beliau sangat mementingkan persatuan dan kesatuan demi kemaslahatan 5. Pejuang persatuan dan keutuhan wilayah melalui Deklarasi 3. Keutuhan Teritorial dan Segenap Elemen Kekuatan 1. Keutuhan teritorial Indonesia mulai dikenal dalam Deklarasi Djuanda tahun 1957 yang merupakan cikal bakal Wawasan Nusantara sebagai bentuk pandangan akan kesatuan wilayah dari laut, darat, dan 2. Elemen- elemen kekuatan negara Indonesia tergabung dalam Asta Gatra, 4. Kaitan Wawasan Nusantara dan Ketahanan 1. Wawasan nusantara merupakan cara pandang ke dalam diri atau ke luar diri bangsa dalam memandang hidup untuk mencapai tujuan 2. Ketahanan nasional merupakan suatu kondisi yang harus kita capai bersama dari aspek Asta Gatra demi tercapainya tujuan 5. Astagatra sebagai Alat Trigatra + Pancagatra digunakan untuk menganalisis kaitan wawasan nusantara dengan ketahanan a. Deklarasi Djuanda adalah pernyataan mengenai wilayah segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, merupakan wilayah kedaulatan kesatuan Republik b. Setelah lulus dari masa perkuliahannya Djuanda lebih memilih mengajar di almamater nya pada masa SMA-nya terdahulu, padahal beliau ditawari untuk menjadi dosen di almamater nya dengan upah yang lebih c. Keutuhan teritorial Indonesia mulai dikenal dalam Deklarasi Djuanda tahun 1957 yang merupakan cikal bakal Wawasan Nusantara sebagai bentuk pandangan akan kesatuan wilayah dari laut, darat, dan d. Mewujudkan Ketahanan Nasional perlu pemahaman terhadap Wawasan Nusantara yang diterjemahkan dalam bentuk strategi yang dapat disebut dengan Untuk menganalisis lebih lanjut tentang pemberantasan korupsi jangka panjang, Saudara diminta melakukan pencarian informasi information search dari berbagai sumber akademik mengenai Rangkaian pemikiran Deklarasi Djuanda, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional sebagai dasar praktik analisis berbasis Asta Gatra. Kemudian, melakukan diskusi secara berpasangan Think, Pair, Share atau kelompok kecil Buzz-Group Discussion. Dalam kesempatan diskusi tersebut Saudara dapat memberikan contoh ilustrasi verbal, grafis, piktorial/ilustrasi/rujuk-silang ke sumber digital sebagai penguatan Cross- referencing dan/atau perluasan substansi atau proses yang perlu Umpan Balik dan Tindak Sudahkah saudara melakukan information search lebih mendalam mengenai materi pokok di atas dan memahaminya? Jika sudah maka saudara dapat melanjutkan untuk mempelajari materi berikutnya. Jika belum, maka saudara diharapkan dapat meneruskan pencarian informasi mengenai materi di atas. 3. Materi Pokok 3 Signifikansi Visi dan Tujuan Negara bagi Pembangunan Nasional serta Kaitannya dengan Pancasila dalam Kerangka Kerja Nilai Nilai Dasar Bela Indikator Memahami signifikansi visi dan tujuan negara bagi pembangunan nasional serta kaitannya dengan Pancasila dalam kerangka kerja nilai- nilai dasar bela Sub Materi 1. Review Visi dan Tujuan Negara dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1. Visi NKRI secara otentik termuat di dalam dokumen yuridis hukum positif tertinggi yang ada dan berlaku di dalam konstitusi yaitu pada Pembukaan UUD NRI tahun 1945. Ditegaskan bahwa visi Indonesia merdeka adalah untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan 2. Tujuan pembangunan nasional yang terdapat di dalam TAP MPR No. II/MPR/1993 menyatakan bahwa pembangunan nasional diarahkan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya yang meliputi aspek rohani dan jasmani, spiritual-material, seperti yang dituangkan dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya, “bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya”. Untuk memahami hal ini maka kita dapat mengacu kepada konsep umum mengenai 2. Sistematika dan Tujuan Pembangunan Nasional sebagai Upaya Perwujudan Visi dan Tujuan Kecintaan kita kepada tanah air harus sesuai dan dilandasi oleh kesadaran berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan visi Pancasila yang kita yakini secara konsisten dengan kerelaan berkorban bagi bangsa dan negara dalam bentuk aneka kemampuan awal bela negara di berbagai bidang sesuai 3. Pembangunan Nasional dan Nilai-nilai Dasar Bela 1. Pembangunan nasional yang tengah, sedang, dan akan berlangsung, dilaksanakan melintas segenap bidang dan sektor kehidupan 2. Empat Menko di Kabinet menggambarkan tujuan pembangunan a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, menjadi ranah utama Kementerian Koordinator Kemenko Politik, Hukum, dan Keamanan Polhukam. 2. Memajukan kesejahteraan umum, menjadi ranah utama Kemenko 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadi ranah utama Kemenko Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan PMK. 4. Kemenko Kemaritiman menjadi cerminan perwujudan doktrin Geopolitik Nasional Wawasan Nusantara yang merupakan bagian dari konsepsi dari trigatra geografi, demografi, dan kekayaan sumber daya alam. 4. Signifikansi Pancasila dalam Kerangka Kerja Nilai-nilai Dasar Bela a. Pancasila sangat mempengaruhi setiap nilai-nilai bela negara. Nilai ketiga bela negara untuk yakin pancasila sebagai ideologi bangsa akan mempengaruhi nilai bela negara yang pertama hingga yang b. Sila ketiga persatuan Indonesia sangat berpengaruh terhadap nilai pertama cinta tanah air, nilai kedua sadar berbangsa dan bernegara, nilai keempat rela berkorban. a. Visi dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan esensi dari Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dengan kenyataan ini maka segenap upaya/ program/ strategi/ kebijakan pembangunan nasional harus diarahkan untuk mewujudkan visi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan b. Pembangunan nasional membutuhkan gerakan dari para pemimpin negeri untuk menggerakkan masyarakatnya termasuk para menteri dan aparatnya menuju pembangunan nasional yang meliputi aspek material dan c. Pancasila sangat mempengaruhi setiap nilai-nilai bela negara. Nilai ketiga bela negara untuk yakin pancasila sebagai ideologi bangsa akan mempengaruhi nilai bela negara yang pertama hingga yang Untuk menganalisis lebih lanjut tentang pemberantasan korupsi jangka panjang, Saudara diminta melakukan analisis reflektif tentang rasional Mengapa dan Implikasi Bagaimana signifikansi visi dan tujuan negara bagi pembangunan nasional serta kaitannya dengan Pancasila dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara melalui diskusi pasangan Think, Pair, Share atau kelompok kecil Buzz-Group Discussion. Dalam kesempatan diskusi tersebut Saudara dapat memberikan contoh ilustrasi verbal, grafis, piktorial/ilustrasi/rujuk-silang ke sumber digital sebagai penguatan Cross-referencing dan/atau perluasan substansi atau proses yang perlu Umpan Balik dan Tindak Sudahkah saudara memahami mengenai materi di atas? Setelah saudara membaca uraian mengenai tujuan negara, pembangunan nasional, serta konsepsi bela negara berdasarkan pada Pancasila diharapkan saudara dapat mengerjakan soal-soal di atas dan meresapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jika belum, saudara dapat mempelajarinya kembali. 4. Materi Pokok 4 Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang dan Kesinambungan Kinerja sebagai Refleksi Wawasan Kebangsaan dan Bela Indikator Memahami pemberantasan korupsi jangka panjang sebagai basis kesinambungan pembangunan kinerja sebagai refleksi wawasan kebangsaan dan bela Sub Materi 1. Pemberantasan Lemahnya integritas dan rendahnya kesadaran bela negara menyebabkan seseorang rentan atau tergoda untuk melakukan tindakan 2. Kesinambungan Korupsi dan perilaku koruptif muncul menggerus benteng etika dan akuntabilitas, serta semangat anti korupsi. Hal ini dipastikan akan menihilkan makna kompetensi, menghancurkan integritas organisasi dan kepercayaan publik, meruntuhkan kinerja organisasi dan kepuasan publik, yang juga berarti pengkhianatan terhadap amanah negara dan pengorbanan rakyat. Mengakibatkan kesinambungan kinerja tidak a. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan b. Integritas dimaknai sebagai kesetiaan pada beberapa proyek hidup mendasar yang paling membentuk identitas diri individu yang c. Peranan pemimpin sebagai sosok individu sentral dalam suatu organisasi terutama dalam instansi pemerintah yang digerakkan oleh ASN sangat penting untuk menularkan sifat Untuk menganalisis lebih lanjut tentang pemberantasan korupsi jangka panjang, Saudara diminta melakukan analisis reflektif tentang rasional Mengapa dan Implikasi Bagaimana pemberantasan korupsi tersebut dalam kesinambungan kinerja sebagai refleksi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara melalui diskusi pasangan Think, Pair, Share atau kelompok kecil Buzz-Group Discussion. Dalam kesempatan diskusi tersebut Saudara dapat memberikan contoh ilustrasi verbal, grafis, piktorial/ilustrasi/rujuk-silang ke sumber digital sebagai penguatan Cross- referencing dan/atau perluasan substansi atau proses yang perlu Umpan Balik dan Tindak Sudahkah saudara berdiskusi tentang Pemberantasan korupsi jangka panjang dan kesinambungan kinerja sebagai refleksi wawasan kebangsaan dan bela negara? Jika sudah, saudara dapat melanjutkan mempelajari materi pokok berikutnya. Jika belum, saudara dapat mempelajari materinya kembali. 5. Materi Pokok 5 Inventarisasi Solusi Kreatif dan Kekinian dalam Kerangka Kerja Nilai Nilai Dasar Bela Negara sebagai Wujud Kewaspadaan Nasional mengantisipasi hambatan pemberantasan korupsi dan kesinambungan kinerja organisasi pelayanan Indikator Menganalisis penerapan wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai dasar bela negara sebagai kerangka kerja dalam melakukan inventarisasi solusi kreatif dan kekinian guna mengantisipasi hambatan pemberantasan korupsi dan kesinambungan kinerja organisasi pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan Sub Materi 1. Penyegaran Konsep Kewaspadaan Kewaspadaan nasional adalah suatu sikap yang terbangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dari suatu potensi Perubahan lingkungan strategis akan selalu berpengaruh bagi Indonesia. Era globalisasi membuat dinamika perubahan lingkungan strategis berkembang semakin cepat dan sulit di prediksi. Oleh karena itu penting bagi Indonesia untuk selalu tanggap terhadap perubahan lingkungan strategis, agar dapat selalu beradaptasi dan selalu bertahan terhadap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan AGHT. a. Kewaspadaan nasional menurut Lembaga Ketahanan Nasional adalah suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara-nya dari suatu potensi b. Globalisasi, resesi global, kejahatan lintas negara, HAM, korupsi, terorisme, proxy war, separatisme, bencana alam, krisis air, energi, serta pangan, kejahatan siber, kejahatan lintas negara, dan perubahan iklim adalah beberapa isu kontemporer yang harus dengan tanggap diantisipasi secara responsif dan komprehensif oleh ASN sebagai abdi negara dalam c. Perubahan lingkungan strategis adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, menjadi bagian dari perjalanan peradaban Untuk menganalisis lebih lanjut tentang pemberantasan korupsi jangka panjang, Saudara diminta melakukan analisis reflektif tentang rasional Mengapa dan Implikasi Bagaimana hambatan-hambatan pemberantasan korupsi, kemudian melakukan inventarisasi solusi kreatif dan kekinian dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar Bela Negara melalui diskusi pasangan Think, Pair, Share atau kelompok kecil Buzz-Group Discussion. Dalam kesempatan diskusi tersebut Saudara dapat memberikan contoh ilustrasi verbal, grafis, piktorial/ilustrasi/rujuk-silang ke sumber digital sebagai penguatan Cross-referencing dan/atau perluasan substansi atau proses yang perlu Umpan Balik dan Tindak Apakah Saudara sudah berdiskusi dan mengerjakan tugas kelompok Saudara? Jika sudah maka saudara sudah berhasil menyelesaikan materi pada materi kelima ini. Jika belum, maka saudara dapat membaca kembali materi tersebut. 6. Dr. Ir. Sugiarto Sumas, Widyaiswara Ahli Utama / Pusdiklat SDM Ketenagakerjaan [email protected] Deskripsi Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menganalisis substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan, kerangka berpikir nilai-nilai Pancasila dan bela negara sebagai fondasi peningkatan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai wujud nyata bela Nilai -nilai Wawasan Nilai nilai Nilai nilai Bela Tujuan Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta diharapkan mampu menganalisis substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan, kerangka berpikir nilai-nilai Pancasila dan bela negara sebagai fondasi peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan sebagai wujud nyata bela Indikator 1. Peserta mampu menjelaskan substansi ceramah wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila dengan memperhatikan potensi kearifan lokal oleh penceramah; 2. Peserta mampu menganalisis substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan, wawasan nusantara dan ketahanan nasional kaitannya dengan visi dan tujuan Negara bagi pembangunan 3. Peserta mampu menjelaskan pemberantasan korupsi dan kesinambungan kinerja sebagai refleksi wawasan kebangsaan dan bela Negara; 4. Peserta mampu menginventarisasi solusi kreatif dan kekinian dalam kerangka kerja nilai Pancasila dan bela Negara dalam mengantisipasi hambatan pemberantasan korupsi dan kesinambungan kinerja organisasi sebagai wujud kewaspadaan nasional. 7. PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR June29 2013 "Nilai kebangsaan dan Membangun Kapasitas dan Karakter Pemimpin Bangsa di Masa Mendatang" "Siapa yang diantara para peserta ini yang mengawali harinya dengan bersyukur?" demikian satu pertanyaan dari Mayjen TNI (purn) E.Imam Maksudi yaitu Tenaga Profesional Lemhannas RI dalam menyampaikan Pengantar Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia pada hari ke tiga. Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Alia Maerani;Anisa FitriyaniDosen FH Unissula;Mahasiswa PBI FBIKSuatu bangsa mempunyai sejarah perjuangan dari para orang-orang terdahulu yang dimana terdapat banyak nilai-nilai nasionalis, patrionalis dan lain sebagainya yang pada saat itu menempel erat pada setiap jiwa warga negaranya. Di era globalisasi ini sangat penting menanamkan wawasan kebangsaan pada diri generasi muda. Generasi muda merupakan sumber daya manusia yang potensial dimasa yang akan datang. Generasi muda merupakan potensi bangsa yang dipersiapkan untuk dapat berprestasi dan memberikan sumbangan nyata bagi pembangunan bangsa dan Negara. Bila pemahaman wawasan kebangsaan meningkat maka keutuhan persatuan dan kesatuan NKRI akan kuat karena secara sadar muncul semangat atau dorongan hati yang kuat untuk cinta tanah air, membela dan menjaga keutuhan NKRI. Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa oleh karena itu harus menanamkan wawasan kebangsaan yang kuat dalam diri mereka agar mereka tahu betapa pentingnya perjuangan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik dari sebelumnya. Seperti kata pepatah yang berbunyi "Mereka yang saat ini berusia muda, kelak pada waktunya akan menjadi dewasa dan menjadi pemimpin bangsa." Pepatah ini mempunyai maksud bahwa jika generasi muda ingin menjadi pemimpin maka mereka harus mempunyai wawasan kebangsaan yang kuat karena jika ia mempunyai wawasaan kebangsaan yang kuat berarti ia dapat menghargai bangsanya. Apalagi menurut prediksi bahwa pada tahun 2025-2045 mendatang, Indonesia akan mengalami bonus demografi dimana usia produktif di Indonesia akan menjadi kelompok usia paling banyak di Indonesia dibandingkan kelompok usia lain. Pada saat itu wawasan kebangsaan dan penguatan karakter sangat penting ditanamkan dalam diri para generasi muda,tidak hanya agar dapat memajukan bangsa Indonesia namun juga dapat membuat Bangsa Indonesia menjadi semakin solid. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai cara pandang disertai kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya didalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan sangat penting dalam hubungan antar bangsa dan dalam pergaulan antar bangsa lain di dunia internasional. Wawasan kebangsaan mengandung komitmen dan semangat persatuan untuk menjamin keberadaan dan meningkatkan kualitas hidup bangsa. Konsep kebangsaan merupakan hal yang mendasar bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana terdapat dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep kebangsaan itulah yang membedakan antara Indonesia dengan negara lainnya. Sebenarnya onsep kebangsaan itu muncul atas dorongan keinginan bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan dan memulihkan martabat kita sebagai manusia. Wawasan bangsa Indonesia menolak berbagai diskriminasi suku,ras, keturunan, warna kulit, agama maupun dari status sosial. Wawasan kebangsaan bertujuan untuk membangun persatuan dan kesatuan didalam bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, wawasan kebangsaan merupakan hal yang sangat penting untuk ditanamkan bagi generasi muda khususnya pelajar sebgai proses dalam pembentukan sikap moral agar memiliki kecintaan terhadap tanah airnya dalam memelihara kesinambungan perjalanan kehidupan bangsa, serta terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya peningkatan wawasan kebangsaan bagi generasi muda khususnya pelajar dilakukan dengan membangun karakter agar memiliki wawasan dan motivasi yang kuat serta memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap masa depan bangsa dan Guru Besar Tasawuf Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Asep Usman Ismail mengatakan bahwa salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menguatkan karakter bangsa adalah dengan cara mengenalkan sejarah bangsanya. Menurutnya hanya dengan cara itulah para generasi muda akan lebih menghargai perjuangan para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Negara Indonesia dan kelak akan lebih siap untuk menjadi pemimpin dimasa yang akan datang."Ditangan mereka kualitas bangsa ini dipertaruhkan. Kalau hari ini ada bayi lahir,maka 20 tahun kemudian ia akan menjadi remaja. Kalau hari ini remaja, 20 tahun lagi sudah menjadi pemimpin bangsa. Maka kaum muda saat ini sudah harus mempunyai pikiran yang terbuka, kreatif, inovatif, dan komunikatif dalam melihat persoalan bangsa ini," Beliau melanjutkan. Wawasan kebangsaan menurut beliau sangat penting dikuasai mengingat besarnya wilayah Indonesia saat ini, banyaknya jumlah penduduk, dan aneka ragam kebudayaan yang ada di Indonesia. Dengan kuatnya pengetahuan kebangsaan pada generasi muda, beliau yakin generasi muda akan lebih kuat untuk mempertahankan keutuhan bangsa dan dapat menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman perpecahan yang datang dari berbagai banyak generasi dizaman sekarang mulai luntur wawasan kebangsaannya. Dapat dilihat dari cara hidup anak-anak zaman sekarang yang sudah banyak dipengaruhi oleh budaya barat dan juga perkembangan teknologi yang pesat. Hal itulah yang berpengaruh besar pada generasi muda. Informasi sekarang sangat mudah diakses hal itu menyebabkan bukan hanya informasi positif saja yang dapat diakses namun juga informasi negatif yang bertentangan dengan budaya bangsa Indonesia. Tanpa adanya pemahaman Wawasan Kebangsaan bagi pemuda maka bangsa Indonesia kedepannya akan semakin kehilangan jati diri karena para pemuda mulai menurun rasa cinta tanah air, para pemuda mulai menurun rasa rela berkorban demi negara, menurunnya pemahaman terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Sumpah Pemuda Dan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai contoh akibat dari kurangnya pengetahuan akan wawasan kebangsaan dalam diri generasi muda adalah maraknya tawuran, geng motor, anak sekolah suka membolos, melanggar tata tertib, dll. Bahkan sering kita jumpai banyak anak muda zaman sekarang yang tidak hafal pancasila dan nama-nama Presiden Republik Indonesia. Padahal kita semua tahu pancasila adalah ideologi Negara Indonesia. Berikut adalah beberapa cara menanamkan wawasan kebangsaan dalam diri generasi muda Mengenalkan lebih dalam mengenai sejarah bangsa Indonesia, aneka ragam adat istiadat,lagu-lagu rakyat, tarian daerah,dan kakayaan alam yang ada Indonesia kepada generasi pemahaman kepada generasi muda mengenai peran serta rakyat Indonesia dalam upaya kemanusiaan dan perdamaian didunia kepada generasi muda agar rajin membaca buku, mengadakan diskusi, seminar lokakarya,kemudian mengadakan lomba di hari-hari nasional seperti pada hari kegiatan ekstrakulikuker di sekolah ataupun dikampus. Generasi muda harus mengetahui makna wawasan kebangsaan yaitu dengan cara memahami secara mendalam falsafah Pancasila yang mengandung nilai-nilai dasar yang akhirnya dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku yang bermuara pada terbentuknya karakter bangsa. Tak hanya pancasila saja yang wajib dipahami oleh para generasi muda namun juga semboyan Bhineka Tungga Ika. Yang berarti keharusan untuk menghargai perbedaan yang ada baik suku, agama, ras maupun antar golongan. Karena toleransi adalah syarat tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemauan dan kemampuan untuk menerima adanya berbagai perbedaan itulah yang harus tetap dipupuk dan dibangun dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama sebagai satu betapa pentingnya peran generasi muda maka sangat penting untuk menanamkan wawasan kebangsaan dalam diri generasi muda sejak dini. Oleh karena itu sejak memasuki sekolah dasar telah diberi pendidikan tentang wawasan kebangsaan. Oleh karena itu Lembaga-lembaga pendidikan berperan penting memberi bekal penalaran kepada masyarakat terutama pada generasi muda agar dapat menilai mana- mana dari tradisi yang berhenti karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman, mana yang berlanjut dan mana yang berubah bentuk. Pendidikan mempunyai peran strategis untuk membimbing peserta didik sebagai penerus bangsa, memberikan basic perilaku untuk saling menghormati masyarakat yang ada, memberikan pencerahan terhadap perilaku yang menyimpang yang merugikan bangsa dan negara, serta mampu menyiapkan peserta didik sebagai warga negara yang baik, bertanggung jawab serta menjadi warga negara yang mau dan mampu membela bangsanya dan mengamankan aset-aset bangsanya. Dalam hal ini generasi muda merupakan sosok individu yang sangat berkompeten dalam menentukan maju mundurnya suatu bangsa, karena hal tersebut akan membawanya kearah kemajuan diri dari bangsanya. Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya Nilaiwawasan kebangsaan ini sangat fundamental yakni mencakup 6 hal diantaranya : Menghargai harkat serta juga martabat manusia ialah sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME, Mencintai tanah air serta bangsa, Demokrasi serta kedaulatan rakyat, Tekad bersama seluruh warga negara mewujudkan Indonesia yang bebas, Merdeka serta bersatu,

Wacana memfungsikan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR untuk merumuskan Garis-Garis Besar Haluan Negara GBHN mencuat lagi. Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Sukarnoputri menekankan pentingnya mengembalikan “ruh” Pembangunan Nasional Semesta Berencana PNSB yang pernah digunakan di masa Demokrasi Terpimpin. Wacana ini sebenarnya tidak baru dan telah mendapat dukungan relatif besar dari kekuatan-kekuatan politik yang ada. Di antara partai-partai yang memiliki perwakilan di DPR beberapa sudah menyatakan dukungan, sementara beberapa yang lain mengatakan masih mengkaji. Tapi belum ada partai yang terang-terangan menolak. Di sini kami menyimpulkan adanya kesepahaman bahwa sejak dihapusnya GBHN dari konstitusi melalui amandemen UUD 1945, negara ini telah kehilangan dua syarat penting bagi perubahan yang dicita-citakan pertama, konsepsi nasional yang obyektif dan menyeluruh, mencakup seluruh bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; kedua, kepemimpinan nasional yang mampu mengkoordinasikan dan mengarahkan seluruh aparatur negara dari tingkat pusat sampai ke jajaran paling bawah, juga yang mampu menarik partisipasi rakyat dalam rangka bergotong royong untuk mencapai tujuan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang RPJP dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM, yang merupakan turunan dari perintah UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional SPPN dipandang belum memenuhi persyaratan di atas. Kelemahan yang paling sering disebutkan adalah tidak adanya konsistensi, atau, dapat bergantinya kebijakan dan haluan negara seiring bergantinya pemerintahan. Terkait dengan penilaian dan wacana ini, kita harus bercermin pada sejarah untuk mengambil pelajaran-pelajaran. Lahirnya konsepsi pembangunan nasional di Indonesia dapat dirunut pada keputusan Dewan Pertimbangan Agung DPA bulan September 1959 yang menyatakan Manifesto Politik sebagai “garis-garis besar daripada haluan negara”. Manifesto Politik Manipol, yang merupakan Pidato Presiden Sukarno dalam peringatan detik-detik Proklamasi tanggal 17 Agustus 1959, ini kemudian diperinci oleh DPA menjadi penjelasan tentang dasar/tujuan dan kewajiban revolusi Indonesia, sifat revolusi Indonesia, hari depan revolusi Indonesia, musuh-musuh revolusi Indonesia, dan usaha-usaha pokok revolusi Indonesia di berbagai bidang. Manifesto Politik sendiri merupakan respon atas perkembangan situasi negara saat itu yang sekitar sembilan tahun terombang-ambing dalam sistem politik liberal. Puncaknya adalah kegagalan Konstituante merumuskan konstitusi yang baru, sehingga Presiden Sukarno memutuskan untuk mengeluarkan dekrit membubarkan konstituante dan kembali ke UUD 1945. Bung Karno menamakan momentum ini pada judul pidatonya sebagai “Penemuan Kembali Revolusi Kita” Rediscovery of our Revolution. Pengertian “revolusi” menurut Bung Karno adalah tindakan “menjebol atau membongkar tatanan yang sudah usang” dan “membangun atau mengganti dengan tatanan yang baru”. Maka Manifesto Politik ini menjadi penanda bagi penjebolan atau pembongkaran atas segala peninggalan kolonialisme dan sisa feodalisme, serta penataan kembali sistem ekonomi, politik, dan sosial budaya beserta alat-alatnya yang selaras dengan kebutuhan menghadapi imperialisme sebagai persoalan pokok dengan tujuan mencapai masyarakat adil-makmur. Akan tetapi, konsepsi yang tertuang dalam Manifesto Politik ini hanya sempat efektif berjalan kurang dari lima tahun. Selebihnya, ketika orde baru mengambil alih kekuasaan, haluan negara telah berubah total. Orde baru mewarisi sebagian perangkat struktur maupun infrastruktur politik dari pemerintahan sebelumnya, sehingga tidak heran GBHN dan pembangunan berencana lima tahunan tetap digunakan. Tapi haluan yang dipilih sama sekali berbeda dari yang dimaksudkan oleh Bung Karno. Atau dalam istilah lain, perangkat kerasnya hardware tetap dipertahankan tapi perangkat lunaknya software diganti total. Memperhatikan wacana yang berkembang sejauh ini, kami berpendapat bahwa perhatian kita tidak hanya ditujukan pada “perangkat kerasnya” semata, seperti MPR, badan-badan musyawarah semacam Musrenbang, atau perangkat hukumnya. Hal ini penting dalam pengertian untuk “retooling” atas alat-alat negara, alat-alat sosial ekonomi, politik, hukum dan budaya, sehinga menjadi lebih efektif, lebih demokratis dan membuka ruang partisipasi rakyat. Tapi yang lebih penting sekarang adalah perangkat lunaknya, yakni apa yang disebut Bung Karno sebagai “Konsepsi Nasional”. Mengapa? Karena perangkat lunak ini yang telah puluhan tahun dipelintir oleh orde baru dan semakin terpelintir di era liberal 18 tahun terakhir. Ketika membicarakan Konsepsi Nasional, mau tidak mau, kita harus mengalisa secara historis dan obyektif untuk menentukan keadaan seperti apa yang sedang dihadapi bangsa Indonesia serta menemukan persoalannya yang pokok. Setidaknya demikian yang dilakukan oleh Bung Karno dalam Manifesto Politik tahun 1959. Saat ini kita tidak mempunyai tokoh sebesar Bung Karno untuk menyusun suatu “konsepsi nasional”, tapi warisan yang ditinggalkan beliau dan para pemikir bangsa di masa lalu dapat kita jadikan referensi untuk mengenal keadaan sekarang dan menemukan solusi atasnya. Di samping konsepsi, persoalan “Kepemimpinan Nasional” juga merupakan aspek penting yang tidak boleh dilupakan. Kepemimpinan di sini bukan dalam arti sempit soal figur semata, melainkan kepemimpinan yang bersifat programatik dan kelembagaan. Sistem liberal telah mencerai-beraikan bangsa Indonesia, sehingga kepentingan invididu selalu tampak lebih menonjol dalam penyelenggaraan negara maupun kehidupan masyarakat. Figur presiden, atau bahkan lembaga kepresiden, tidak akan sanggup menghasilkan kepemimpinan yang efektif tanpa ada konsensus atas sebuah konsepsi yang dilahirkan secara bergotong royong dan juga siap dijalankan secara bergotong royong.

MaknaKemerdekaan yang Hakiki. Ilustrasi. Agustus merupakan bulan di mana diperingati sebagai bulan kemerdekaan negeri tercinta ini, Indonesia. Tepatnya tanggal 17 Agustus. Bulan ini pun banyak dimeriahkan oleh penduduk negeri ini dengan berbagai perlombaan atau sekadar memasang bendera merah putih dan berbagai jenis lainnya. Jakarta - Nasionalisme adalah sikap atau semangat yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia dalam mencintai tanah airnya. Apa arti dan tujuan nasionalisme?Secara etimologis, kata nasionalisme berasal dari kata nationalism dan nation dalam bahasa Inggris. Dalam studi semantik kata nation tersebut berasal dari kata Latin yakni natio yang berakar pada kata nascor yang bermakna 'saya lahir', atau dari kata natus sum, yang berarti 'saya dilahirkan'.Dalam perkembangannya kata nation merujuk pada bangsa atau kelompok manusia yang menjadi penduduk resmi suatu negara dalam mencintai tanah NasionalismeDikutip dari laman resmi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik, berdasarkan pengertiannya, nasionalisme juga dibedakan menjadi nasionalisme dalam arti sempit dan itu, ada juga pengertian lain dari para ahli yakni sebagai Nasionalisme dalam arti sempitPerasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan sehingga memandang rendah terhadap bangsa Nasionalisme dalam arti luasPerasaan cinta yang tinggi atau banggga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa Menurut KBBINasionalisme adalah paham ajaran untuk mencintai bangsa dan negara Ensiklopedi Nasional IndonesiaNasionalisme adalah paham kebangsaan yang tumbuh karena adanya persamaan nasib dan sejarah serta kepentingan untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis dan maju dalam satu kesatuan bangsa dan negara serta cita-cita bersama guna mencapai, memelihara dan mengabdi identitas, persatuan, kemakmuran dan kekuatan atau kekuasaan negara bangsa yang bersangkutan5 Menurut Hans KohnNasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara NasionalismeNasionalisme hadir bukan tanpa alasan, melainkan ada tujuan di baliknya. Berikut ini tujuan Menjamin kemauan dan kekuatan mempertahankan masyarakat nasional melawan musuh dari luar sehingga melahirkan semangat rela berkorban- Menghilangkan Ekstremisme tuntutan yang berlebihan dari warga negara individu dan kelompok.Contoh Sikap Nasionalisme- mencintai alam dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar- menciptakan kerukunan antar lingkungan, suku, dan agama- taat terhadap hukum negara- selalu melestarikan budaya dengan bangga- berusaha mempertahankan produk dalam negeri- membanggakan negara di kancah duniaDetikers, sudah paham pengertian nasionalisme adalah apa kan? Selamat belajar! Simak Video "Google Sediakan 11 Ribu Beasiswa Pelatihan untuk Bangun Talenta Digital" [GambasVideo 20detik] pay/pay LambangSingapura. Lambang Singapura merupakan simbol heraldik yang mewakilkan negara kepulauan di Asia Tenggara yang diadopsi pada tahun 1959 di mana Singapura telah memerintah negaranya sendiri tanpa Kerajaan Inggris. Lambang pusat yakni pelindung merah dengan adanya 5 bintang putih berada di bagian atas bulan sabit putih seperti halnya Abstract Kepemimpinan nasional yang terbangun dalam cara pandang,strategi, pilihan kebijakan dan orientasi sebagai proses dalammencapau tujuan negara semestinya harus berorientasikan nilaipancasila didalamnya. Ini merupakan perwujudan dari esensinasionalisme yang menempatkan mekanisme kepemimpinannasional sebagai perwujudan dari proses kedaulatan yangterlegitimasi oleh impelementasi nilai tersebut, harus terdapat pada seluruhkomponen kepemimpinan bangsa baik formal maupun informalsehingga mengukuhkan sinergitas proses kepemimpinan yang dapatmembawa suasana kedamaian yang menciptakan keamanan sehinggasetiap masyarakat dapat beraktifitas secara baik sehingga akanmampu mencapai tahapan kesejahteraan yang merupakan cita-citanasional Indonesia. Kondisi yang diciptakan dari mekanismetersebutlah yang dapat mewujudkan kepemimpinan nasional yangkokoh yang dapat diterima oleh seluruh lapisan dan berbagaikomponen masyarakat yang ada.

wawasankebangsaan dapat dimaknai sebagai cara pandang kita baik ke dalam maupun ke luar, secara pribadi maupun secara kolektif, yang dilandasi oleh keikhlasan, keinsyafan, dan rasa syukur atas personalitas, identitas, dan segenap keberadaan kita sebagai bagian dari bangsa indonesia untuk terus mengembangkan berbagai kelebihan yang dimiliki,

Erlina Nur Azizah Politik Monday, 10 Jan 2022, 1224 WIB Penulis Erlina Nur Azizah Kepemimpinan nasional Indonesia di tengah percaturan internasional pada saat ini sangat penting kita cermati bersama di tengah-tengah berjalannya demokrasi liberal dan transparansi. Berjalannya demokrasi yang ditandai adanya pelaksanaan pemilihan langsung,sistem ini dipilih sebagai suatu memilih pemimpin baik nasional maupun daerah yang dianggap memilih pemimpin secara langsung ini sesungguhnya mulai diadopsi pada tahun 2004. Pemilihan secara langsung ini dimaksudkan sebagai mekanisme warga negara untuk menentukan sendiri pemimpin yang dianggap lebih cakap,jujur dan dapat ini menurut para pengamat merupakan suatu bentuk perkembangan yang positif dibandingkan sistem yang terdahulu,karena telah mampu merubah panggung politik Donald K Emmerson mengemukakan; panggung politik pada masa orde baru hanya dikuasai sekelompok kecil elit di di panggung politik relatif tertutup dan tidak melibatkan interaksi dengan” penonton atau rakyat”,bahkan para aktor politik itu tidak banyak peduli apakah aktingnya tersebut disukai atau tidak oleh “penonton atau rakyat” Jawa Pos 3 januari 2011. Setelah pemerintah reformasi berhasil melaksanakan pemilihan langsung pada tahun 2004 yang ditandai dengan terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudoyono,dunia luar langsung merespon positif dengan berjalannya sistem telah terpilihnya kepemimpinan nasional yang tepat, Indonesia dapat menempati posisi terhormat di dunia internasional. A. Kepemimpinan dan Perubahan Sosial Peran dan fungsi kepemimpinan menurut Robert Kreitner dan Angelo Kinicki adalah bagaimana pemimipin dapat melakukan perubahan sosial yang berarti bagi kemajuan sebuah bangsa, merubah nasib rakyat dari keterpurukan hidup kepada kelayakan hidup better life sebagai manusia, dari keterpurukan ekonomi kepada perekonomian yang meningkat, sehingga hajat hidup rakyat dapat meningkat dengan baik, dari ketimpangan sosial social inequality pada keseimbangan hidup yang layak social equality, dari banyaknya buta hurup menjadi melek baca kepada kecerdasan yang bermakna, dari pendidikan yang dibangun dapat menumbuhkan SDM yang handal, unggul dan tangguh, dari gizi buruk kepada nilai gizi yang sehat dan kesehatan yang lebih layak, dari kekumuhan kepada kebersihan dan kelayakan hunian menuju kedamaian, keadilan dan kesejahteraan rakyat. Jadi, tuntutan perubahan itu meliputi berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan, sains dan teknologi, kesehatan, lapangan pekerjaan dan lain-lain. Jika para pemimpin tidak mampu melakukan perubahan-perubahan yang berarti dalam membangun kesejahteraan rakyat yang lebih layak, sebaiknya berpikirlah, tidak usah tampil menjadi pemimpin’ apalagi dengan memaksakan diri tanpa ada kemampuan mental dan intelektual serta leadership yang tangguh. Pemimpin dituntut memiliki sikap mental yang berani dalam menegakkan undang-undang demi harkat dan martabat bangsa. B. Kepemimpinan Visioner Kepemimpinan visioner adalah kepemimpinan yang dapat merekonstruksi serta memproyeksikan Rencana Strategis Jangka Panjang ke depan. Ada tahapan perioritas yang harus diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Negara dan pemerintahan perlu membangun visi dan misi negara, sehingga arah kehidupan bangsa Indonesia dari sudut Ipoleksosbudhankamnas ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional terjabarkan secara nyata serta menjadi kebijakan para pemegang kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Kepemimpinan visoner harus dapat menjawab dan merubah keadaan serta mampu mengembalikan harkat dan martabat bangsa. C. Kepemimpinan Berbasis Kompetensi Kepemimpinan berbasis kompetensi pada dasarnya adalah kepemimpinan yang didasarkan kualitas mental dan intelektual serta nilai akademik yang tangguh dan unggul sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, the right man on the place’ orang yang berkualitas secara akademik dan leadership ditempatkan secara tepat dan proporsional. Penempatan jabatan pada posisi strategis yang berdasar kompetensi dan keahliannya akan membawa misi perubahan, keberkahan dan keselamatan, namun manakala sebaliknya akan berakibat buruk serta menjadi bumerang terhadap keadaan. D. Kepemimpinan Berbasis Imtak Kepemimpinan berbasis imtak iman dan takwa adalah modal dasar yang kuat dalam membangun suatu pekerjaan work building. Ibarat sebuah bangunan, maka fondasi yang kuat itu sangat menentukan kokohnya sebuah bangunan, apabila fondasi bangunan itu kurang kuat, maka kondisi bangunan tersebut bisa rapuh dan roboh. Begitu juga manusia, apabila memiliki iman dan takwa yang kuat dan tangguh, maka sikap hidup dan pola pikirnya tegak lurus istiqomah dan tidak dapat dipengaruhi oleh gerakan syaithoniyah yang selalu membuat orang was-was dan ragu QS. An-Naas 1-6. 1. Kepemimpinan Birokrasi Negara Kepemimpinan birokrasi dapat didefiniskan sebagai suatu proses mempengaruhi para pegawai untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, dan mengarahkan organisasi agar lebih kompak dan kondusif, dengan cara menerapkan konsep, nilai, etika, karakter, pengetahuan dan ketrampilan. Fenomena Kepemimpinan Birokrasi • Pemimpin birokrasi bekerja belum digerakkan oleh visi misi masih berpatokan pada peraturan yang kaku • Pemimpin birokrasi mengendalikan kewenangan formal, kekuasaan jadi kekuatan dalam menggerakkan bawahan • Pemimpin birokrasi masih memiliki kompetensi rendah, hal ini disebabkan pola promosi kurang memperhatikan kompetensi pejabat yang diangkat • Lemahnya akuntabilitas pemimpin birokrasi Di Indonesia, fenomena pimpinan yang bukan pemimpin masih banyak ditemukan pada organisasi birokrasi pemerintahan. Hal ini terjadi karena sistem promosi kepegawaian birokrasi kita, seperti diindikasikan Kwik Kian Gie 2003, masih belum sepenuhnya berdasarkan keahlian merit-based promotion, tetapi masih diwarnai oleh hubungan kepartaian spoil atau keluarga nepotism, sistem karir career, prestasi kerja performance, atau bahkan perlindungan patronage Sianturi, 1984. Jadi jangan heran, kalau pada suatu lembaga pemerintah ditemukan seorang kepala unit yang hanya bisa memerintahkan ini-itu, tanpa tahu bagaimana seharusnya memimpin pegawainya. Terdapat sepuluh karakteristik kepemimpinan birokrasi transaksional dalam lingkup organisasi pemerintahan sebagai berikut 1. Berdasarkan transaksi Kepemimpinan birokrasi bertindak atas dasar transaksi atau pertukaran antara jabatan dan kinerja, gaji dan pekerjaan, kerja keras dan bonus, dsb. 2. Kejelasan aturan Pedoman dan aturan pelaksanaan tugas dan pekerjaan disusun secara jelas dan ditetapkan untuk ditaati oleh setiap pegawai.. 3. Orientasi pada pengawasan Mengawasi dan memantau tugas dan pekerjaan secara ketat dalam rangka mencapai tujuan jangka pendek. 4. Anti perubahan Menolak setiap perubahan yang berasal dari luar sistem organisasi karena khawatir akan merusak tatanan kelembagaan yang telah ditetapkan. 5. Orientasi pada jabatan dan kekuasaan Mengembangkan budaya kekuasaan, loyalitas pada atasan, hierarki hubungan atasan-bawahan, dan komunikasi bottom-up 6. Fokus pada pekerjaan Mengarahkan pegawai untuk fokus pada penyelesaian tugas dan pekerjaan, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri. 7. Kewenangan atasan mutlak Tidak ada pemberdayaan pegawai karena kewenangan untuk mengambil keputusan mutlak pada pimpinan. 8. Pembatasan kreatifitas pegawai Pegawai diatur dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan, sehingga mereka tidak dapat mengembangkan kreatifitas dan inovasi. 9. Individualitas kerja Kerja sama antar pegawai tidak dianjurkan, sehingga muncul persaingan tak-sehat dan saling curiga-mencurigai di antara mereka. 10. Disharmoni organisasi Hierarki kekuasaan, formalitas hubungan, komunikasi bottomup, dan absennya kerjasama antara pegawai mengakibatkan ketidak-kondusifan organisasi. Penulis adalah Mahasiswa Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta kepemimpinan indonesia kepemimpinan Disclaimer Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku UU Pers, UU ITE, dan KUHP. Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel. Berita Terkait Terpopuler di Politik
Sebagaipenerus pemimpin masa depan yang berwawasan kebangsaan dan memiliki ketahanan nasional yang tangguh dalam bingkai NKRI. Dr. Messy yang juga sebagai narasumber dalam menyampaikan materi wasbang dan bela negara mengatakan wawasan kebangsaan dapat memberikan jaminan atas tercapainya kepentingan nasional baik kedalam maupun keluar.
WAWASAN KEBANGSAAN KEPEMIMPINAN PANCASILA by 1. Pembukaan UUD 1945 "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur." "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya." "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." 2. II. KETAHANAN NASIONAL a. Deklarasi b. Keteladanan Bela Negara Ir. H. Djuanda c. Keutuhan teritorial dan segenap elemen kekuatan d. Kaitan wawasan nusantara dan ketahanan e. Astagatra sebagai alat analisis 3. V. MAKNA WAWASAN KEBANGSAAN DAN BELA NEGARA SEBAGAI DASAR PEMBANGUNAN INTEGRITAS DAN KINERJA ORGANISASI PELAYANAN a. Definisi dan konsep b. Korupsi sebagai musuh c. Integritas dan kinerja 4. IV. PENYEGARAN SIGNIFIKANSI PANCASILA DALAM KERANGKA KERJA NILAI NILAI DASAR BELA a. ReviewVisi dan Tujuan Negara dalam Pembukaan UUD NRI Tahun b. Sistematika dan tujuan pembangunan nasional sebagai upaya perwujudan visi dan tujuan c. Pembangunan nasional dan nilai nilai dasar bela d. Signifikansi Pancasila dalam kerangka kerja nilai nilai dasar bela negra 5. I. A. Latar Wawasan kebangsaan sejatinya telah dan akan terus menjaga segenap kesadaran, pemikiran, sikap, lisan, tindak, dan perilaku kita dalam koridor keselamatan dan keutuhan B. Indikator 1. Peserta mampu menganalisis substansi nilai nilai wawasan kebangsaan dan kerangka berpikir nilai nilai dasar bela 2. Peserta mampu menganalisis kaitan substansi nilai nilai wawasan kebangsaan dan kerangka berpikir nilai nilai dasar bela negara dengan pengelolaan integritas dan kinerja organisasi secara berkesinambungan sebagai bagian dan wujud dari upaya bela negara 6. 4 VIDEO WAWASAN NUSANTARA 7. WAWASAN KEBANGSAAN 8. Wawasan Nusantara 9. RAPAT KOORDINASI NASIONAL BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL - TV KEPRI 10. III. POKOK POKOK SISTEMATIKA UUD NRI TAHUN a. Sejarah b. Sifat, fungsi, dan nilai UUD NRI Tahun c. Struktur batang tubuh UUD NRI Tahun d. Bela negara sebagai amanat e. Dinamika perkembangan UUD NRI Tahun 1945 11. VI. PENUGASAN DAN PEMAPARAN KELOMPOK ANALISIS KEWASPADAAN NASIONAL TERKAIT KESINAMBUNGAN INTEGRITAS DAN KINERJA ORGANISASI PELAYANAN PUBLIK DALAM KERANGKA KERJA NILAI NILAI DASAR BELA a. Review substansi ceramah dan diskusi b. Penyegaran konsep kewaspadaan c. Identifikasi isu kontemporer terkait integritas dan kinerja d. Identifikasi hambatan integritas dan kinerja pelayanan publik yang harus diwaspadai 12. Menganalisis rangkaian pemikiran Deklarasi Djuanda, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional sebagai dasar praktik analisis berbasis astagatra 13. Menganalisis tujuan negara sebagai amanat konstitusi melalui rangkaian sejarah, sifat, fungsi, nilai, struktur batang tubuh, dan dinamika perkembangan UUD NRI 1945 sebagai satu keutuhan 14. Menyegarkan kembali pemahaman mengenai nilai nilai dasar bela negara serta mendayagunakannya sebagai kerangka kerja untuk menganalisis berbagai persoalan yang dihadapi dalam organisasi 15. Memahami relevansi dan urgensi wawasan kebangsaan dan bela negara sebagai dasar pengembangan integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik 16. Menganalisis penerapan wawasan kebangsaan, dan nilai nilai dasar bela negara dalam konteks aktual menangkal hambatan integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional
PiagamJakarta dan Makna Sila Pertama. Prof. Mr. Kasman Singodimedjo, tokoh Islam dan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam ceramah Ramadhan tanggal 17 Agustus 1979 di Masjid Arief Rahman Hakim Universitas Indonesia - Salemba, Jakarta, menyatakan, "Kemerdekaan RI dicetuskan tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 pagi oleh
- Definisi bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Dilansir dari situs resmi Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan syarat tentang pembelaan diatur dengan bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Dengan melaksanakan kewajiban bela bangsa, menjadi bukti dan proses bagi seluruh warga negara untuk menunjukkan kesediaan mereka dalam berbakti pada nusa dan bangsa. Sekaligus menjadi bukti pemahaman mengenai bela negara. Pemahaman tersebut bisa dilakukan dengan terbinanya hubungan baik antar sesama warga negara hingga proses kerja sama untuk menghadapi ancaman dari pihak asing secara nyata. Baca juga Bela Negara Definisi dan Dasar HukumUnsur dasar bela negara Di dalam proses pembelaan bangsa, ada beberapa hal yang menjadi unsur penting di antaranya Cinta tanah air Kesadaran berbangsa dan bernegara Yakin akan pancasila sebagai ideologi negara Rela berkurban untuk bangsa dan negara Memiliki kemampuan awal bela negara Fungsi bela negara Bela negara memiliki fungsi sebagai berikut Mempertahankan negara dari berbagai ancaman Menjaga keutuhan wilayah negara Merupakan kewajiban setiap warga negara Merupakan panggilan sejarah Tujuan bela negara Untuk tujuan bela negara sebagai berikut Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Melestarikan budaya Menjalankan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945 Berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara Menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Baca juga Gelar Diklat Bela Negara, Kemensos Ingin Tingkatkan Cinta Negara kepada ASN Manfaat bela negara Berikut beberapa manfaat dari bela negara Membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas dan pengaturan kegiatan lain. Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Membentuk mental fisik yang tangguh Menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri Melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Membentuk iman dan taqwa pada agama yang dianut oleh individu. Berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Menghilangkan sikap negatif, seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Bela negara memiliki dasar hukum dalam pelaksanaannya di Indonesia. Dasar hukum tersebut dalam berbagai aturan, yaitu Batang Tubuh UUD 1945, Undang-undang Republik Indonesia, dan Ketetapan MPR. Dasar hukum undang-undang tentang upaya bela negara, yaitu Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

WawasanKebangsaan dapat diwujudkan sesuai dengan disiplin ilmu dan latar belakang yang dimilliki masing-masing individu. Setiap bangsa didunia mempunyai dasar atau landasan, kekuatan, dan daya dorong bagi perjuangannya, yang berupa jiwa semangat dan nilai-nilai untuk mencapai cita-cita nasionalnya.

URrAS.
  • qsf4af3a8s.pages.dev/758
  • qsf4af3a8s.pages.dev/468
  • qsf4af3a8s.pages.dev/331
  • qsf4af3a8s.pages.dev/829
  • qsf4af3a8s.pages.dev/285
  • qsf4af3a8s.pages.dev/586
  • qsf4af3a8s.pages.dev/217
  • qsf4af3a8s.pages.dev/532
  • qsf4af3a8s.pages.dev/415
  • qsf4af3a8s.pages.dev/828
  • qsf4af3a8s.pages.dev/698
  • qsf4af3a8s.pages.dev/156
  • qsf4af3a8s.pages.dev/664
  • qsf4af3a8s.pages.dev/558
  • qsf4af3a8s.pages.dev/610
  • makna negara dan kebangsaan bagi kepemimpinan nasional